- Pemerintah Indonesia memperluas jangkauan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 melalui keterlibatan perbankan, platform fintech, dan marketplace besar.
- Pengawasan pajak digital memanfaatkan integrasi kecerdasan buatan (AI) serta Coretax System milik DJP untuk mendeteksi transaksi bisnis secara real-time.
- Penerapan pajak digital difokuskan pada pelaku usaha yang belum terdaftar, sedangkan UMKM perorangan dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari kewajiban pajak.
JAKARTA, Infonelur.com – Perbincangan mengenai skema pajak digital mendadak menjadi perhatian utama masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Langkah perluasan pemungutan pajak digital ini dijadwalkan berlaku secara penuh mulai 9 November 2026 sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara.
Pemerintah menunjuk seluruh lembaga keuangan, mulai dari bank swasta, bank BUMN, hingga penyedia platform fintech dan marketplace seperti GoTo, Shopee, dan Lazada sebagai pemungut resmi.
Kebijakan pajak digital tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai transaksi ekonomi berbasis elektronik yang selama ini belum terdata secara maksimal.
Langkah penataan pajak digital di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk menekan angka kebocoran penerimaan negara akibat maraknya aktivitas ekonomi terselubung (shadow economy) yang diperkirakan menembus Rp1.500 triliun per tahun.
Integrasi AI dan Coretax System dalam Pemungutan Pajak Digital
Pelaksanaan pajak digital tidak lagi mengandalkan mekanisme pelaporan manual, melainkan beralih sepenuhnya pada teknologi otomatisasi tingkat tinggi.
Kementerian Keuangan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk memantau lalu lintas transaksi pajak digital secara akurat dan real-time.
Melalui Coretax System yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data transaksi dari perbankan dan penyedia e-wallet akan langsung terhubung dengan sistem inti perpajakan nasional.
Sistem ini memungkinkan pemotongan pajak digital secara otomatis atas transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak, sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis dan transparan.
Sasar Bisnis Online Tak Terdaftar, Pajak Digital Tetap Lindungi UMKM
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa penerapan pajak digital bukanlah bentuk pajak baru yang memotong saldo simpanan atau tabungan pribadi masyarakat secara asal.
Pengawasan pajak digital difokuskan pada para pedagang atau pelaku usaha online di media sosial dan marketplace yang belum melaporkan omzet bisnisnya.
Di sisi lain, aturan pajak digital ini tetap memberikan perlindungan penuh bagi pelaku UMKM perorangan.
Pemerintah membebaskan kewajiban pajak bagi pelaku usaha yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun.
Dengan hadirnya otomatisasi pajak digital per 9 November 2026, pemerintah berharap dapat menciptakan kesetaraan iklim berusaha (level playing field) yang adil antara pelaku bisnis konvensional dan pedagang berbasis digital di Tanah Air.
Dapatkan pembaruan berita ekonomi, panduan pajak digital, dan kebijakan keuangan nasional terpercaya hanya di Infonelur.com.