- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membedah perbedaan makna hukum antara istilah "batal" dan "membatalkan" dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) Gibran Rakabuming Raka.
- Mahfud menegaskan bahwa diksi amar putusan MA yang berbunyi "batal" menandakan vonis tersebut bersifat retroaktif (ex-tunc) atau berlaku surut.
- Dengan status ex-tunc, suket penyetaraan tersebut dinilai dianggap tidak pernah ada dan penggunaannya dikategorikan tidak sah sejak awal diterbitkan.
JAKARTA, Infonelur.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut memberikan pandangan dan analisis hukum mendalam terkait polemik putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Melalui unggahan resmi di akun media sosial X miliknya, pakar hukum tata negara tersebut menyoroti perbedaan penafsiran publik mengenai apakah vonis MA tersebut berlaku ke depan (prospektif) atau berlaku surut (retroaktif).
Mahfud menjelaskan bahwa dalam konstruksi hukum, istilah atau pemilihan diksi yang tertuang di dalam amar putusan hakim memiliki implikasi yuridis yang sangat fundamental.
Beda Istilah Dibatalkan dan Batal Menurut Pakar Hukum
Mahfud membeberkan bahwa apabila suatu putusan bersifat prospektif atau ex-nunc (berlaku ke depan sejak putusan dibacakan), maka diksi yang digunakan dalam amar putusan MA biasanya berbunyi "dibatalkan" atau menyatakan hakim "membatalkan".
Sebaliknya, jika suatu amar putusan menggunakan kata "batal" (bukan kata kerja membatalkan), maka secara doktrin hukum vonis tersebut dikategorikan sebagai ex-tunc atau berlaku surut (retroaktif).
“Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah 'dibatalkan' atau MA 'membatalkan'. Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut, diksi amar putusan MA berbunyi 'batal',” terang Mahfud.
Suket Gibran Dianggap Tidak Pernah Ada Sejak Awal
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa amar vonis MA terkait perkara Suket penyetaraan ijazah Gibran secara eksplisit menggunakan klausa "batal", bukan "membatalkan".
Atas dasar penggunaan diksi tersebut, ia menyimpulkan bahwa keputusan hukum Mahkamah Agung bersifat ex-tunc (retroaktif). Konsekuensi hukumnya, surat keterangan tersebut diposisikan seolah-olah tidak pernah ada dalam lembaran hukum negara.
“Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan 'batal', bukan 'membatalkan'. Ia adalah ex-tunc artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal,” pungkas Mahfud.
Dapatkan pembaruan berita hukum, analisis politik nasional, dan pandangan tokoh terpercaya hanya di Infonelur.com.