- Ketegasan Polri: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk empat perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Apresiasi DPR RI: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath memuji keberanian Kapolri dan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam menindak tegas korporasi yang membakar lahan seluas 29.168,78 hektare.
- Sorotan Perusahaan Asing: Empat perusahaan PMA yang terseret berasal dari Singapura (PT HKI & PT AI), Malaysia (PT RKA), dan Korea Selatan (PT API). Status investasi dipastikan tidak membuat perusahaan kebal hukum.
JAKARTA, Infonelur.com – Langkah tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut tuntas kejahatan lingkungan mendapat dukungan penuh dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, serta seluruh jajaran penyidik atas keberhasilan mengusut keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka—yang mencakup empat perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)—dinilai sebagai bukti nyata ketelitian, profesionalisme, serta keberanian Polri dalam meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang merusak ruang hidup masyarakat.
“Menelusuri keterlibatan korporasi membutuhkan ketelitian, kemampuan pembuktian, dan ketegasan. Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka menunjukkan kerja penyidikan yang serious dan keberanian Polri meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga terlibat,” ujar Rano di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Tangani 104 Laporan Polisi dengan Luas Karhutla Capai 29 Ribu Hektare
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti besarnya cakupan perkara yang ditangani kepolisian. Hingga saat ini, penyidik telah menangani sedikitnya 104 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi, dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Menurut Rano, besarnya skala kerusakan tersebut menegaskan betapa krusialnya penegakan hukum yang konsisten. Korporasi harus dipaksa patuh terhadap regulasi perlindungan lingkungan demi menjamin keselamatan publik.
“Di bawah kepemimpinan Kapolri, kita melihat komitmen penegakan hukum yang harus terus didukung. Kabareskrim dan jajaran telah menunjukkan kerja konkret. Ini penting karena masyarakat membutuhkan perlindungan yang nyata ketika ruang hidup, kesehatan, dan sumber penghidupannya terancam oleh karhutla,” tegasnya.
Empat Perusahaan Asing Terseret, DPR Tegaskan Investasi Tak Boleh Kebal Hukum
Secara khusus, Rano memberikan perhatian pada masuknya empat entitas PMA ke dalam daftar tersangka, yakni PT HKI dan PT AI asal Singapura, PT RKA asal Malaysia, serta PT API asal Korea Selatan.
Ia menekankan bahwa status sebagai investor asing tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari jerat hukum di Indonesia. Setiap korporasi, baik domestik maupun asing, memiliki kewajiban moral dan hukum yang sama untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup.
“Investasi harus membawa manfaat bagi masyarakat dan disertai tanggung jawab terhadap lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus tegas, profesional, dan berdasarkan bukti. Status investasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban,” tutur Rano.
Dukung Usut Tuntas Pengurus, Pemberi Perintah, hingga Pemulihan Lingkungan
Komisi III DPR RI mendorong tim penyidik Polri untuk terus mendalami struktur pengendalian perusahaan. Penelusuran harus menjangkau pengurus, pemberi perintah, pengambil keputusan, hingga pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari lahan yang terbakar.
Penyidikan diharapkan dapat membuktikan secara pasti apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau kegagalan perusahaan dalam menyediakan sarana pencegahan karhutla.
Rano mengingatkan bahwa di balik angka puluhan ribu hektare lahan terbakar, ada penderitaan rakyat yang harus ditanggung, mulai dari ancaman ISPA akibat asap, terganggunya ekonomi keluarga, hingga kerusakan ekosistem.
“Bagi masyarakat, karhutla berarti kecemasan ketika anak-anak menghirup udara yang tidak sehat dan penghasilan terancam. Kita harus berpihak kepada mereka. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi hukum sekaligus memenuhi kewajiban pemulihan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Dapatkan pembaruan berita hukum, penegakan lingkungan, dan kebijakan nasional terpercaya hanya di Infonelur.com.