- Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
- Putusan hukum tersebut berkaitan langsung dengan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang terbit pada 6 Agustus 2019 terkait penyetaraan pendidikan.
- Dokumen penyetaraan ijazah tersebut sebelumnya menjadi salah satu berkas persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024.
JAKARTA, Infonelur.com – Mahkamah Agung (MA) resmi mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tidak sah.
Keputusan tingkat kasasi tersebut membentangkan babak baru dalam perdebatan hukum terkait keabsahan dokumen administrasi pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Objek sengketa dalam putusan ini tertuju pada Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang mengatur tentang penyetaraan ijazah pendidikan tingkat menengah atas atas nama Gibran.
Sorotan Rekam Jejak Pendidikan dan Persidangan di MK
Sebelum keluarnya putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung, keabsahan dokumen penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri milik Gibran memang telah beberapa kali memicu polemik publik.
Dokumen administratif tersebut bahkan sempat menjadi salah satu materi yang disorot dan diperdebatkan secara mendalam dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sorotan publik berfokus pada pemenuhan kelayakan syarat administratif pendidikan yang dipersyaratkan oleh undang-undang bagi setiap calon pimpinan nasional.
Implikasi Hukum dan Penataan Syarat Administrasi Pimpinan Negara
Dibatalkannya keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tersebut oleh Mahkamah Agung menjadi perhatian serius para pakar hukum tata negara dan pengamat politik nasional.
Putusan ini dinilai berpotensi memberikan dampak dinamis terhadap iklim hukum nasional serta mendorong evaluasi atas mekanisme verifikasi keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan di kementerian terkait.
Hingga berita ini diturunkan, berbagai pihak tengah mencermati salinan resmi amar putusan kasasi MA guna menentukan langkah hukum selanjutnya.
Dapatkan pembaruan berita hukum, dinamika politik nasional, dan kebijakan publik terpercaya hanya di Infonelur.com.