 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina meminta pemerintah segera mengevaluasi metodologi dan pemutakhiran data desil masyarakat. |
Fenomena tukang becak yang masuk kelompok Desil 9 sementara seorang lurah berada di Desil 8 dinilai sebagai kejanggalan nyata dalam penetapan data.
Selly menegaskan bahwa kondisi bertentangan di lapangan ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pemadanan serta pembaruan data nasional.
Dikutip dari Kompas.com, politikus PDI-P tersebut menyampaikan pandangan kritisnya menyikapi permasalahan penetapan desil sosial masyarakat pada Selasa (25/8/2026).
"Bukan berarti kita serta-merta menyimpulkan sistem desilnya salah, tetapi ketika hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, yang harus diperiksa adalah kualitas datanya," ujar Selly.
Ia mengingatkan pemerintah agar bertindak hati-hati karena perubahan desil menyangkut langsung hak dan keberlanjutan program bantuan sosial.
Secara khusus untuk penerima KIP Kuliah on going, penyesuaian desil secara kaku berpotensi merugikan negara serta mengancam masa depan pendidikan anak bangsa.
Selly menegaskan jangan sampai kendala administrasi data membuat mahasiswa yang nyata membutuhkan bantuan justru kehilangan dukungan di tengah jalan.
Meski DTSEN bertujuan mengintegrasikan data sosial-ekonomi, keakuratan sistem tetap bergantung penuh pada proses verifikasi manusia di lapangan.
Ia mendesak negara memastikan mekanisme sanggah dan koreksi data berjalan secara cepat, sederhana, transparan, serta responsif bagi warga.
Selly mendorong pemerintah segera berkoordinasi bersama Kemendagri, Kemensos, BPS, serta kementerian terkait untuk menuntaskan kejanggalan data tersebut.